A. Pemuda dan Sosialisasi
1.
Internalisasi
dan Spesialisasi Belajar
a. Pengertian
pemuda
Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang masih
memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat
melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung.
Anggapan pemuda adalah generasi penerus bangsa itu
muncul karena ada beban moral terhadap generasi muda untuk memajukan bangsa ini
dan selalu menuaikan hasil positif bagi bangsa indonesia dengan suatu hasil
karyanya maupun dari segi yang lainnya. Selain menjadi beban untuk memikul
generasi yang terdahulu generasi muda juga mempunyai tanggung jawab besar yaitu
menjaga nama baik bangsa kita dan menghilangkan kebiasaan kenakalan remaja saat
ini.
Dalam kehidupan saat ini pengaruh generasi muda terhadap lingkungan masyarakat juga sangat besar karena mereka yang nantinya akan meneruskan perjuangan terhedap generasi yang sudah tua. Generasi muda untuk saat ini harus perlu diperhatikan baik dalam segi sosialisasi masyarakat maupun yang lainnya.
Dalam kehidupan saat ini pengaruh generasi muda terhadap lingkungan masyarakat juga sangat besar karena mereka yang nantinya akan meneruskan perjuangan terhedap generasi yang sudah tua. Generasi muda untuk saat ini harus perlu diperhatikan baik dalam segi sosialisasi masyarakat maupun yang lainnya.
b. Pengertian Sosialisasi
Sosialisasi
adalah beberapa
individu yang membaur atau berkomunikasi di dalam kehidupan
bermasyarakat, dan mereka beraktifitas saling membantu dan menolong karena ada
visi dan misi tertentu yang ingin mereka capai.
Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses
seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang
meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat
dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.
Sosialisasi juga sangat perlu diperhatikan juga karena sosialisasi itu mempunya banyak nilai yang terkandung didalam contoh sajah norma-norma kehidupan yang terkandung dalam sosialisasi karena itu untuk bersosialisasi kita perlu menyesuaikan karakteristik orangnya.
Sosialisasi juga sangat perlu diperhatikan juga karena sosialisasi itu mempunya banyak nilai yang terkandung didalam contoh sajah norma-norma kehidupan yang terkandung dalam sosialisasi karena itu untuk bersosialisasi kita perlu menyesuaikan karakteristik orangnya.
c. Menjelaskan Proses Sosialisasi
Manusia sebagai bagian dari anggota
masyarakat harus mengenal, mempelajari dan menyesesuaikan diri dengan perilaku
yang menjadi harapan masyarakat. Individu mempelajari tata cara hidup
bermasyarakat agar tindakannya sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Untuk dapat
melakukan hal tersebut, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat akan
melalui proses sosialisasi dimana proses ini akan berlangsung secara
terus-menerus selama hidupnya.
d. Peranan Sosial Mahasiswa dan Pemuda
di Masyarakat
Peranan Sosial Mahasiswa bisa dikatakan
pemuda yang aktif dan berintelektual yang akan berperan sebagai generasi yang
diharapkan akan meneruskan generasi sebelumnya, yang akan membangun negaranya
menjadi lebih baik (maju). Sedangkan Pemuda adalah sesorang Individu atau
kelompok yang berperan aktif didalam masyarakat dan bisa dikatakan Mahasiswa
atau tidak, karena belum semua pemuda yang berintelektual mampu secara
ekonomi untuk menjenjang pendidikan yang lebih tinggi, karna biaya pendidikan yang
semakin mahal. Bisa dikatakan Pemuda memiliki Sosialisasi yang tinggi
yang dapat berperan penting dilingkungan masyarakat kuhususnya bersosialisai
untuk menjadi penengah didalam lingkungan sekitar maupun secara luas.
2.
Pemuda dan
Identitas
a.
Menjelaskan
Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda
Dalam membentuk suatu generasi muda yang
baik diperlukan pembinaan dan pengembangan yang baik sehingga terbentuknya
generasi muda yang mempunyai karakteristik yang baik pula sehingga generasi
yang berkualitas dan membentuk generasi yang menjadi patokan kehidupan bangsa
indonesia.
b.
Menjelaskan
Masalah-masalah Generasi Muda
Banyak sekali masalah – masalah yang ada dikalangan
generasai muda, contohnya :
·
Menurunnya
jiwa idealisme, patriorisme dan nasionalisme dikalangan generasi muda.
·
Kurangnya
Gizi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.
·
Kawin Muda
·
Pergaulan
Bebas
·
Meningkatnya
Kenakalan Remaja (Tawuran, Mabuk – mabukan, ganja, Narkoba).
·
Belum adanya
peraturan UUD yang menyangkut tentang Generasi Muda.
c. Menjelaskan Potensi-potensi Generasi
Muda
POTENSI-POTENSI GENERASI
MUDA
·
Idealisme
dan daya kritis
·
Dinamika dan
kreativitas
·
Keberanian
Mengambil Resiko
·
Opimis dan
kegairahan semangat
·
Sifat
kemandirian, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab
·
Keanekaragaman
dalam persatuan dan kesatuan
·
Patriotisme
dan Nasionalisme
·
Kemampuan
menguasai ilmu dan teknologi
3.
Perguruan Tinggi dan Pendidikan
a. Pengertian Pendidikan dan Perguruan
tinggi
Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Sedangkan perguruan
tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi disebut
Mahasiswa sedangkan tenaga pengajar di perguruan tinggi disebut dosen.
disinilah seseorang dapat mengembangkan lebih dalam lagi ilmu – ilmu yang telah
didapat dari pendidikan sebelumnya (SD,SMP,SMA), yang akan berpeluang besar
menggantikan generasi sebelumnya, dan dapat memajukan bangsa dan negaranya.
b. Jelaskan Alasan Pentingnya Mengenyam
Pendidikan di Perguruan Tinggi
Karena dengan kita menlanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dari apa yang sudah didapat ketika masih
mengenyam pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Dan dengan kita melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi kita dapat menambah luas wawasan tentang ilmu yang
kita pelajari, dan juga kita akan mengasah kemampuan kita agar mudah dalam
medapatkan pekerjaan.
B.
Warga Negara dan Negara
1. HukumNgara dan Pemerintahan
a. Pengertian
Hukum
Hukum adalah suatu sistem yang dibuat
manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat
terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas
rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak
untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum
adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.
b.Sifat-sifat dan Ciri-ciri Hukum
Sifat Hukum
• Mengatur
hukum memuat peraturan-peraturan
berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup
bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat
• Memaksa
hukum dapat memaksa anggota
masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi
tegas
Ciri – Ciri Hukum
Berikut adalah ciri-ciri hukum :
1.
Peraturan
mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2.
Peraturan itu
diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3.
Peraturan
itu bersifat memaksa
4.
Sanksi
terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas
5.
Berisi
perintah dan atau larangan
6.
Perintah dan
atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang
c. Pembagian Hukum
Menurut sumbernya,
hukum dapat
dibagi dalam :
a. Hukum Undang-Undang, yaitu
hukum yang tercantum dalam, peraturan perundangan.
b. Hukum Kebiasaan (Adat), yaitu
hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
c. Hukum Traktat, yaitu hukum
yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara
(traktat).
d. Hukum Jurisprudensi, yaitu
hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2. Menurut
bentuknya, hukum dapat
dibagi dalam :
a. Hukum
Tertulis. Hukum ini dapat merupakan :
·
Hukum
tertulis yang dikodifisikan
·
Hukun
tertulis tak dikodifisikan
b. Hukum
Tak Tertulis. (Hukum Kebiasaan).
Menurut
tempat-berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
a. Hukum Nasional, yaitu
hukum yang berlaku dalam suatu negara.
b. Hukum Internasional, yaitu
hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional.
c. Hukum Alam, yaitu ekspresi
dari kegiatan manusia yang mencari keadilan yang mutlak. Untuk mengetahui lebih
lanjutnya bisa dilihat di hukum alam
dan hukum positif.
d. Hukum Adat yaitu hukum yang tidak tertulis
namun diikuti oleh masyarakat dan tunduk terhadapnya.
Menurut
waktu-berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
a. Ius Constitutum (Hukum
positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyatakat tertentu
dalam suatu daerah tertentu.
b. Ius Constituendum, yaitu
hukum yang diharapkan atau hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang.
Menurut cara
mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam :
a. Hukum Material, yaitu
hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan
hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh Hukum
Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain-lain. Jika orang
berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah
Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.
b. Hukum Formal, (Hukum
Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material
atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan
sesuatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi
keputusan. Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
Dalam mengetahui tentang hukum
material dan hukum formal yang sebelumnya penulis utarakan dalam keterangan sumber-sumber
hukum.
Menurut
sifatnya, hukum dapat
dibagi dalam :
a. Hukum yang memaksa, yaitu
hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
b. Hukum yang mengatur (Hukum
Pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :
a. Hukum Obyektif, yaitu
hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau
golongan tertentu, Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur
hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
b. Hukum Subyektif, yaitu
hukum yang timbul dari Hukum Obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu
atau lebih. Hukum Subyektif disebut juga Hak.
untuk lebih detailnya bisa dilihat
mengenai Obyek hukum
dan Subyek Hukum.
Menurut isinya, hukum dapat dibagi
dalam :
a. Hukum Privat (Hukum
Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu
dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan
perseorangan.
b. Hukum Publik (Hukum
Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat
perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).
d. Pengertian Negara
Negara adalah suatu
kelompok atau organisasi untuk dijadikan sebagai tempat untuk menjalin
kerjasama dalam mencapai tujuan bersama untuk kebahagiaan rakyat. Tentunya
negara berbeda yang namanya bangsa. Bangsa menjurus pada persekutuan hidup atau
kelompok orang, sedangkan negara menjurus pada suatu organisasi sekelompok
orang yang ada di dalamnya. Secara asal-usul kata, negara berasal dari bahasa
inggris yaitu state, yang diambil dari bahasa latin, status atau statum yang
memiliki arti suatu keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang mempunyai
sifat-sifat tegak dan tetap. Kemudian dalam bahasa sansekerta yaitu nagari atau
nagara berarti penguasa atau wilayah.
e.
Sebutkan
2 bentuk negara
Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara
bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di
tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik
ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan
daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada
satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu
parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang
memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara
kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang
berdaulat.
Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara
bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak
berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri,
kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat
dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara
federal.
f. Unsur-unsur
Negara
Ada 3 unsur-unsur negara yang mesti dijadikan
patokan untuk membentuk suatu negara yaitu:
1. Rakyat, dibutuhkan rakyat untuk membentuk suatu negara karena rakyat merupakan pendukung utama untuk keberadaan sebuah negara. Kemudian Rakyat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas merencanakan dan mengendalikan serta mengadakan sebuah negara. Dalam hal ini, rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara serta tunduk dengan kekuasaan negara tersebut.
1. Rakyat, dibutuhkan rakyat untuk membentuk suatu negara karena rakyat merupakan pendukung utama untuk keberadaan sebuah negara. Kemudian Rakyat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas merencanakan dan mengendalikan serta mengadakan sebuah negara. Dalam hal ini, rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara serta tunduk dengan kekuasaan negara tersebut.
2. Wilayah, Wilayah merupakan salah
satu aspek terpenting dan suatu keharusan dalam sebuah negara. Karena wilayah
merupakan tempat berpijak suatu bangsa atau rakyat untuk menetap dimana wilayah
yang dimaksud seperti lautan, daratan, ekstrateritorial, udara dan batas-batas
wilayah negara. Wilayah tersebut haruslah permanen karena mustahil terbentuk
negara jikalau rakyatnya berpindah-pindah atau tidak memiliki wilayah.
3. Negara memiliki pemerintahan yang
berdaulat dimana kedaulatan merupakan unsur-unsur negara yang penting dalam
sebuah negara agar negara dapat memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyatnya
sendiri, dan dapat mempertahankan negara dari serangan dari luar.
g. Tujuan Di Bentuknya Suatu Negara
Tujuan dibentuknya suatu negara
adalah adalah untuk mengatur kehidupan yang ada
dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Fungsi negara, antara lain menjaga
ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan,
dan menegakkan keadilan.
h. Pengertian Pemerintah
Pemerintah
merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum. Pemerintah
adalah organisasi yang memiliki kewenangan
untuk membuat kebijakan dalam bentuk( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan
tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan
mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan.
i.
Perbedaan
Pemerintah Dengan Pemerintahan
Pemerintah dan pemerintahan mempunyai
pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat
perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau
fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan
dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ,
badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan
berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.
Dengan demikian
pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari
lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Dalam arti sempit
pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang
dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan
dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan
dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan
wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
2. Warga Negara
a. Pengertian Warga Negara
pengertian
warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan
keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh
sebagai seorang warga negara dari negara itu.
b.
2 Kriteria Warga Negara
1.
Kriteria Kelahiran, berdasarkan kriteria ini, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu
:
a. Kriteria
Kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut "ius sanauinis"
b. Kriteria Kelahiran menurut asa tempat lahir "ius soli".
b. Kriteria Kelahiran menurut asa tempat lahir "ius soli".
2.
Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan
seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain.
c. Menuliskan
Pasal Dalam UUD 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Pasal 26, ayat (1), yang
menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada
ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala
warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan
kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2)
menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
C. Pelapisan Sosial dan Kesamaan
Derajat
1.
Pelapisan Sosial
a. Pengertian Pelapisan
Sosial
Pengaruh pelapisan sosial merupakan
gejala umum yang dapat ditemukan di setiap masyarakat pada segala zaman.
Betapapun sederhananya suatu masyarakat gejala ini pasti dijumpai. Pada sekitar
2000 tahun yang lalu.
Adam Smith membagi masyarakat ke dalam tiga kategori yaitu orang-orang yang hidup dari penyewaan tanah, orang-orang yang hidup dari upah kerja, dari keuntungan perdagangan. Sedangkan Thorstein Veblen membagi masyarakat ke dalam dua golongan yang pekerja, berjuang untuk mempertahankan hidup dan golongan yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya.
Pernyataan tiga tokoh di atas membuktikan bahwa pada zaman ketika mereka hidup dan dapat diduga pula pada zaman sebelumnya, orang-orang telah meyakini adanya sistem pelapisan dalam masyarakat, yang didalam studi sosiologi disebut pelapisan.
Sedangkan pelapisan sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau para warga masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis (bertingkat). Perwujudan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat.
Di dalam masyarakat terdapat pelapisan sosial yang akan selalu ditemukan dalam masyarakat selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai demikian menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam bukunya “Setangkai Bunga Sosiologi”, sesuatu yang dihargai itu adalah uang atau benda-benda yang lain yang bernilai ekonomis, politis, agamis, sosial maupun kultural.
Adanya kelas yang tinggi dan kelas yang rendah itu disebabkan karena di dalam masyarakat terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan (inequality) dalam pembagian sesuatu yang dihargai yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dipikul dari warga masyarakat ada segolongan orang yang mendapatkan pembagian lebih besar dan ada pula mendapatkan pembagian lebih kecil, sedangkan yang mendapatkan lebih besar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, yang mendapatkan lebih kecil menduduki pelapisan yang lebih rendah. Pelapisan mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama atau organisasi sosial.
Pelapisan sosial merupakan hasil dari kebiasaan manusia berhubungan antara satu dengan yang lain secara teratur dan tersusun biak secara perorangan maupun kelompok, setiap orang akan mempunyai situasi sosial (yang mendorong untuk mengambil posisi sosial tertentu.
Adam Smith membagi masyarakat ke dalam tiga kategori yaitu orang-orang yang hidup dari penyewaan tanah, orang-orang yang hidup dari upah kerja, dari keuntungan perdagangan. Sedangkan Thorstein Veblen membagi masyarakat ke dalam dua golongan yang pekerja, berjuang untuk mempertahankan hidup dan golongan yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya.
Pernyataan tiga tokoh di atas membuktikan bahwa pada zaman ketika mereka hidup dan dapat diduga pula pada zaman sebelumnya, orang-orang telah meyakini adanya sistem pelapisan dalam masyarakat, yang didalam studi sosiologi disebut pelapisan.
Sedangkan pelapisan sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau para warga masyarakat ke dalam kelas secara hierarkis (bertingkat). Perwujudan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat.
Di dalam masyarakat terdapat pelapisan sosial yang akan selalu ditemukan dalam masyarakat selama di dalam masyarakat tersebut terdapat sesuatu yang dihargai demikian menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam bukunya “Setangkai Bunga Sosiologi”, sesuatu yang dihargai itu adalah uang atau benda-benda yang lain yang bernilai ekonomis, politis, agamis, sosial maupun kultural.
Adanya kelas yang tinggi dan kelas yang rendah itu disebabkan karena di dalam masyarakat terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan (inequality) dalam pembagian sesuatu yang dihargai yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dipikul dari warga masyarakat ada segolongan orang yang mendapatkan pembagian lebih besar dan ada pula mendapatkan pembagian lebih kecil, sedangkan yang mendapatkan lebih besar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, yang mendapatkan lebih kecil menduduki pelapisan yang lebih rendah. Pelapisan mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama atau organisasi sosial.
Pelapisan sosial merupakan hasil dari kebiasaan manusia berhubungan antara satu dengan yang lain secara teratur dan tersusun biak secara perorangan maupun kelompok, setiap orang akan mempunyai situasi sosial (yang mendorong untuk mengambil posisi sosial tertentu.
b. Jelaskan Terjadinya
Pelapisan Sosial
Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:
• Terjadi dengan Sendirinya
Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.
• Terjadi dengan Sendirinya
Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.
• Terjadi dengan Sengaja
Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
2. Kesamaan Derajat
a. Pengertian Kesamaan Derajat
Kesamaan derajat adalah suatu sifat
yang menghubungankan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal
balik, maksudnya orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban,
baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan Negara. Hak dan
kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau Konstitusi.
Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dalam arti semua
orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan
hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan.
b. Pasal-pasal dalam UUD 1945
Tentang Persamaan Hak
UUD 1945 menjamin hak atas persamaan
kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama
di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan.
Setiap masyarakat memiliki hak yang
sama dan setara sesuai amanat UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan,” setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada pengecualiannya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,” setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menyatakan,” setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal
28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan ddari
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Norma-norma konstitusional di atas,
mencerminkan prinsip-prinsip hak azasi manusia yang berlaku bagi seluruh
manusia secara universal.
Empat pokok hak asasi dalam 4 pasal
yang tercantum pada UUD 45
Hukum dibuat dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Jika dilihat, ada empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29, dan 31.
Empat pokok hak-hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum di UUD 1945 adalah sebagai berikut :
• Pokok Pertama, mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan “Human Rights” itu secara Barat, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya.
Kemudian yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Pokok Kedua, ditetapkan dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.
• Pokok Ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
• Pokok Keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi : (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Hukum dibuat dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Jika dilihat, ada empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29, dan 31.
Empat pokok hak-hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum di UUD 1945 adalah sebagai berikut :
• Pokok Pertama, mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekali daripada sistem perumusan “Human Rights” itu secara Barat, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya.
Kemudian yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Pokok Kedua, ditetapkan dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.
• Pokok Ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
• Pokok Keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi : (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
3.
Ellite dan Massa
a. Pengertian Ellite
Dalam pengertian yang umum elite itu
menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi.
Dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di
bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.
Dalam cara pemakaiannya yang lebih
umum elite dimaksudkan: “posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur
sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan
aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas”.
Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan
sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitenya berbeda
sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitif.Di dalam suatu lapisan
masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci ataumereka
yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan.
mereka itu mungkin para pejabat tugas, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya,
pensiunan dan lainnya lagi.Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada
umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya
merupakan elite masyarakatnya.
b. Fungsi Elite Dalam Memegang Strategi
Dalam suatu kehidupan sosial yang
teratur, baik dalam konteks luas maupun yang lebih sempit, dalam kelompok
heterogen maupun homogen selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu
golongan tersendiri sebagai satu golongan yang penting, memiliki kekuasaan dan
mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Penentuan
golongan minoritas ini
Didasarkan pada penghargaan
masyarakat terhadap peranan yang dilancarkandalam kehidupan masa kini serta
andilnya dalam meletakkan,dasar-dasar kehidupan yang akan dating. Golongan
minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa
adan menentukan dalam studi sosial dikenal dengan elite. Elite adalah suatu
minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas
dengan cara yang bernilai sosial.
Golongan elite sebagai minoritas
sering ditampakkan dengan beberapa bentuk penampilan antara lain :
a. Elite menduduki posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
b. Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik yanag bersifat fisik maupun psikhis, material maupun immaterial, merupakan heriditer maupun pencapaian.
c. Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain.
d. Ciri-Ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar yang diperoleh atas pekerjaan dan usahanya.
a. Elite menduduki posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
b. Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik yanag bersifat fisik maupun psikhis, material maupun immaterial, merupakan heriditer maupun pencapaian.
c. Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain.
d. Ciri-Ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar yang diperoleh atas pekerjaan dan usahanya.
c. Pengertian Massa
Istilah
massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang
elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi yanag
secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain.
Massa diwakili oleh orang-orang yang
berperan serta dalam perilaku massal sepertinya mereka yang terbangkitkan
minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai
tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai
diberitakan dalam pers, atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi
dalam arti luas.
d. Ciri-ciri massa
Terhadap beberapa hal yang penting
sebagian ciri-ciri yang membedakan :
1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakamuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers.
2. Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.
1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakamuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers.
2. Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.
